Penggunaan obat terlarang sejenis narkotika yang disalahgunakan di Indonesia barangkali sudah cukup lama. Akan tetapi tingkat bahaya yang dirasakan sudah benar-benar mengancam kerusakan generasi telah dirasakan sejak awal Pelita Pertama. Bahkan sejak saat itu Kepala Negara telah mewaspadai fenomena tersebut. Sebagai tindak lanjutnya Presiden RI ketika itu mengeluarkan amanat yang kemudian disusul oleh keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 1971. Dalam pesannya Kepala Negara menyerukan kepada seluruh warga masyarakat agar bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya segera ditanggulangi secara serius. Lebih lanjut di dalam Inpres yang dikeluarkan menyusul amanat tadi ditegaskan antara lain “bahwa masalah narkotika merupakan salah satu masalah penting di Indonesia yang perlu mendapat penanganan secara sungguh-sungguh dan segera. Dalam tahun-tahun berikutnya, wabah penyalahgunaan narkotika justeru semakin menjadi-jadi terutama di kalangan remaja kita ketika itu. Akibatnya sebutan nama narkotika pun menjadi sangat populer di masyarakat.
Kendati pun barangkali jenis dan wujud dari zat yang bernama narkotika itu sendiri belum semuanya mengetahui. Namun demikian secara umum sesungguhnya masyarakat telah mengetahui gambarannya bahwa narkotika itu adalah sejenis obat yang dilarang digunakan sembarangan karena akibatnya sangat membahayakan fisk maupun mental pemakainya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Maka Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia kian terarah.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih merupakan instansi vertikal telah terbentuk sejak tahun 2011 lalu dan terus berupaya untuk melaksanakan program pemerintah di bidang P4GN (PencegahanĀ  Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika) khususnya di wilayah Kota Prabumulih. Oleh karena itu dukungan dan partisipasi dari berbagai tingkat elemen masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menekan seminimal mungkin bahaya narkotika dan zat aditif lainnya di Kota Prabumulih. Selanjutnya mari kita bangun kota “Seinggok Sepemunyian seiring sejalan” menjadi kota yang “PRIMA” dan bebas Narkoba.

One response »

  1. Mr WordPress mengatakan:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s